Apa itu PKPLH?

PKPLH adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Lahan.

Ini adalah dokumen perizinan awal yang memastikan bahwa rencana usaha atau kegiatan Anda sesuai dengan tata ruang di lokasi tersebut. Bahasa gampangnya: PKPLH itu izin yang menyatakan, “Hey, usaha yang mau kamu bangun di sini memang boleh kok menurut aturan tata ruang.”

Dokumen ini sangat penting karena menjadi dasar sebelum Anda bisa melanjutkan ke izin lain seperti:

  • Persetujuan lingkungan (SPPL / UKL-UPL / AMDAL)

  • Perizinan OSS RBA

  • IMB/ PBG (untuk konstruksi)

  • Perizinan operasional lainnya

Tanpa PKPLH, sistem OSS bisa menolak langkah berikutnya, dan DLH/ pemerintah daerah bisa menganggap rencana usaha Anda tidak sesuai zonasi.

Apa Fungsi PKPLH?

  1. Memastikan Lokasi Tidak Salah Peruntukan
    Apakah lokasi Anda masuk zona industri, perdagangan, pergudangan, pemukiman, atau zona hijau? PKPLH yang menjawab itu.

  2. Menjadi Syarat Lanjut ke Dokumen Lingkungan
    Sebelum membuat UKL-UPL atau AMDAL, pemerintah harus tahu dulu apakah lokasi usaha Anda memang boleh untuk kegiatan tersebut.

  3. Menghindari Penolakan di OSS
    Banyak kasus NIB macet karena lokasi tidak sesuai tata ruang—dan itu baru ketahuan setelah membuat izin lain. PKPLH mencegah hal itu.

Kapan PKPLH Dibutuhkan?

Anda wajib mengurus PKPLH jika ingin memulai kegiatan usaha dan:

  • Lokasi usaha berada di wilayah yang membutuhkan verifikasi kesesuaian tata ruang

  • Kegiatan Anda termasuk kategori yang harus dicek zonasinya

  • Ada rencana pembangunan gedung atau fasilitas baru

  • Ada perubahan fungsi bangunan (misal rumah jadi pabrik)

  • Anda mengurus izin lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL)

Sederhananya: kalau mau buka usaha yang punya dampak signifikan—apalagi skala menengah ke atas—PKPLH hampir pasti wajib.

Isi Dokumen PKPLH Apa Saja?

Biasanya mencakup:

  • Data pemilik usaha

  • Titik koordinat lokasi

  • Luas lahan

  • Rencana kegiatan

  • Kesesuaian lahan menurut RTRW atau RDTR

  • Ketentuan pemanfaatan ruang

  • Potensi pembatasan/ rekomendasi pemerintah daerah

Siapa yang Mengeluarkan PKPLH?

Tergantung lokasi dan jenis usaha:

  • Dinas PUPR / Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota, jika dalam satu wilayah.

  • Pemerintah Provinsi, jika lintas kabupaten/kota.

  • Jika wilayah sudah punya RDTR Online, pengecekan bisa dilakukan otomatis melalui sistem OSS.

PKPLH vs PKKPR, Apa Bedanya?

Banyak yang bingung ini—padahal simpel:

  • PKPLH (lama): istilah sebelum OSS RBA versi terbaru

  • PKKPR (baru): Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang → istilah resmi yang sekarang dipakai

Jadi, PKPLH sekarang sudah bertransformasi menjadi PKKPR, tapi di lapangan banyak orang masih menyebut “PKPLH”.

Kesimpulan

PKPLH adalah dokumen penting yang memastikan lokasi usaha Anda sesuai peruntukan, menjadi dasar semua izin lingkungan dan perizinan berikutnya. Tanpa PKPLH/PKKPR, usaha bisa gagal terbit izinnya dan bahkan ditolak DLH atau OSS. 

Posting Komentar